Nasib si paspor ijo (3)

Lanjutan dari Nasib si paspor ijo (1) dan (2)

Syarat kedua, memperbaharui akte lahir yang usia aktenya di atas lima tahun.

Lupa dulu gimana prosedurnya. Apa melalui RT RW Kelurahan Kecamatan seperti mengurus KTP atau tidak. Yang aku ingat, aku mengurusnya di Kantor Catatan Sipil. Emang lagi rejeki karena kantor Catatan Sipil menghilangkan arsip akte lahirku. Akibatnya aku harus mengurus semuanya dari awal. Bagus sekali, mereka yang menghilangkan aku yang kelimpungan riwa riwi ngurus kesana kemari.

Itu masih belum seberapa dibanding akte lahir milik suamiku. Belanda lagi lagi memberlakukan diskriminasi peraturan, suamiku yang kelahiran Amerika diminta untuk memperbaharui bila aktenya berumur lebih dari enam bulan dan masih harus dilegalisir oleh pejabat terkait.

Kelar urusan bikin akte lahir baru yang menghabis waktu berminggu minggu, menginjak ke syarat berikutnya yang bikin garuk garuk aspal.

Syarat ketiga, legalisir akte lahir ke Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Belanda di Jakarta.

Aku telepon ke Departemen dimaksud di Jakarta untuk bertanya bagian apa dan siapa yang harus aku hubungi yang mengurus dokumen terkait. Dipingpong kiri kanan muka belakang dan berakhir dengan, “Ibu hubungi si anu saja biar mudah urusannya. Gak perlu repot repot dari Surabaya datang kemari. Biayanya murah. Cuma sekian sekian sekian.”

*disuruh nyalo gitu ya?*

hadehhh…

Syarat keempat, legalisir surat nikah ke Departemen Agama (karena nikahnya di KUA yang berada dibawah departemen Agama), Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Belanda di Jakarta.

Dua syarat terakhir tersebut bikin aku protes. Lagi lagi kami datang ke Konsulat Belanda di Surabaya untuk mencari infirmasi seperti: mengapa harus ke Jakarta untuk legalisasi? Apa nggak bisa legalisasi di Surabaya? Kan ada kantor cabang departemen departemen dimaksud di Surabaya? Alih alih memberi jawaban, eh mereka malah memberi contoh foto kopi buku nikah yang telah dilegalisir. Pertanyaannya gak nyambung dengan jawabannya.

Karena melibatkan birokrasi empat negara, urusannya semakin mbulet. Hirarkinya begini, ada tiga perusahaan dari tiga negara yang berbeda. Perusahaan A adalah perusahaan Amerika sebagai penyedia barang dan jasa konsultasi dimana suamiku bekerja. Perusahaan P adalah perusahaan Perancis yang menggunakan jasa dan produk dari perusahaan A. Sedangkan keseluruhan pekerjaan dilaksanakan di negara Belanda dan ditangani oleh perusahaan B yang berlokasi di Belanda. Jadi disini ada empat negara yang terlibat yaitu Amerika, Perancis, Belanda dan Indonesia.

Secara struktur organisasi, harusnya perusahaan P yang mengurus dokumen dokumen kami karena perusahaan A berhubungan langsung dengan perusahaan P dan bukan dengan perusahaan B. Tetapi si perusahaan P lepas tangan.

Karena gak juga ada kemajuan berarti dalam waktu sebulan lebih sehingga membuat gerah kantor pusat di Amerika maka diambillah keputusan bahwa kami akan dibantu oleh agen. Pihak HRD di Amerika menunjuk sebuah agen di Belanda (AB) yang menggandeng sebuah kantor pengacara di Jakarta (PJ) yang konon katanya (menurut si AB) sudah berpengalaman dalam urusan dokumen imigrasi seperti ini. Keribetan sedikit mengurang dengan adanya agen. Sedikittttt saja, gak perlu banyak banyak nanti batuk 🙂

Dalam hitungan hari, akte lahir dan surat nikah kami sudah dilegalisir oleh departemen terkait mulai dari Departemen Agama, Departemen Luar Negeri dan Departemen Kehakiman. Tahap selanjutnya adalah menyerahkan semua dokumen yang diminta ke Kedutaan Belanda. Begitu dokumen dokumen tersebut mulai nyemplung di Kedutaan Belanda untuk dilegalisir, mulai nampak ketidak konsistenan mereka. Pihak Kedutaan Belanda meminta supaya buku nikah kami disertai surat pernyataan dari Kantor Catatan Sipil. Sebelumnya kami sudah menanyakan kepada Konsulat Belanda di Surabaya dan mereka tidak menyebut sama sekali bahwa buku nikah tersebut harus didaftarkan dulu ke Catatan Sipil.

Baiklah, akupun pergi ke Kantor Catatan Sipil dan hasilnya adalah permintaan kami akan surat pernyataan tersebut ditolak. Alasan mereka karena kedudukan KUA dan Catatan Sipil adalah setara dalam hal pencatatan pernikahan oleh sebab itu Catatan Sipil tidak bisa memberi surat pernyataan untuk pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Sebagaimana diketahui pernikahan secara Islam dicatat oleh KUA dan penikahan secara non Islam dicatat oleh Catatan Sipil. Sepulang dari Kantor Catatan Sipil, kami lantas menghubungi PJ.

Aku: Seperti apa sih surat pernyataan ke Catatan Sipil itu?
PJ: Semacam surat bukti lapor bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri.
Aku: Loh mana bisa? Kami menikah di Indonesia kok.
PJ: Kantor Catatan Sipil Jakarta sering berurusan dengan masalah ini, sehingga mereka memiliki contoh format suratnya.
Aku: Mana contohnya? Tolong dikirim kemari biar aku ada bukti ke Catatan Sipil di Surabaya.
PJ: Kalimatnya seperti ini blablablabla.
Aku: Aku minta contoh suratnya bukan cuma omongan lisan.
PJ: Kami cuma bisa ngasih ini bu.
Aku: Ya mana bisa tanpa ada bukti. Nanti kalau ditanya petugas Catatan Sipil gimana?
PJ: *Mingkem*
 
Besoknya aku berangkat lagi ke Kantor Catatan Sipil Surabaya. Ternyata memang betul dugaanku, mereka minta contoh surat dimaksud. Huh kepala batu, udah dibilangin dari awal kalau aku minta formatnya. Bukan sekedar susunan kata kata dari omongan. Kalau gini kan buang buang waktu saja. Kami lantas memberi kabar kantor PJ apa yang terjadi dan minta saat itu juga untuk mengirimkan format surat yang dimaksud, dengan pertimbangan waktu itu masih jam 12 siang tentunya kantor masih buka kan. Tanpa alasan yang jelas mereka menjanjikan untuk mengirimkan format surat dimaksud esok hari, meskipun aku sudah ngotot minta hari itu juga. Karena tidak mendapatkan jawaban memuaskan aku melapor ke suami yang lantas ditindak lanjuti dengan mengirim email kepada PJ dengan tembusan ke AB dan kantor A. Barulah pihak PJ menjelaskan apa yang terjadi secara tertulis plus mengirimkan format contoh surat.
 
Keesokan harinya ada kabar bahwa pihak kedutaan Belanda di Jakarta memutuskan bahwa surat pernyataan dari Catatan Sipil tidak diperlukan. Hehhhhh…lega deh. Tetapi kelegaan itu hanya berumur sehari karena selang sehari kemudian ada kabar bahwa Dordrecht (semacam kepala distrik dimana kami nanti bertempat tinggal) mengharuskan adanya surat keterangan dari Catatan Sipil tersebut. Istilahnya Attestation Letter yang isinya menerangkan bahwa buku nikah yang diterbitkan KUA itu adalah sah menurut undang undang yang berlaku di Indonesia. Ya Alloh….isuk dele sore tempe benerrrrr deh. Balik lagi aku ke Kantor Catatan Sipil dengan membawa contoh Attestation Letter. Setelah membaca contoh surat dimaksud, si petugas memintaku untuk kembali lagi hari Senin (waktu itu hari Jumat) karena pimpinan di bagian itu (Kasubdin Pencatatan) sedang berada di Jakarta. Si petugas juga menambahkan bahwa beliau tidak berani menjamin bahwa sang pimpinan akan bersedia membuat surat tersebut karena sebelum kami, sudah ada beberapa pasangan beda bangsa yang meminta surat serupa dan permintaannya tidak bisa dipenuhi. Alasannya adalah selain karena otonomi daerah juga karena alasan pertama yang sudah aku sebut di atas bahwa kedudukan KUA dan Catatan Sipil adalah setara dalam hal pencatatan pernikahan.
 
Semua keribetan proses pengurusan itu kami laporkan ke AB dan merekapun sedikit melunak. AB berjanji bahwa hari Senin akan mengirimkan surat keterangan yang bunyinya kurang lebih Catatan Sipil berkeberatan mengeluarkan Attestation Letter lengkap dengan alasan alasannya. Aku harus bawa surat keterangan tersebut ke Catatan Sipil untuk dimintakan tandatangan dari Kasubdin Pencatatan.
 
Advertisements

51 thoughts on “Nasib si paspor ijo (3)

  1. wayanlessy said: Sumonggo empunya rumah..:) aku rasa sharingnya mbak Evie bisa jd pelajaran bagi orang lain..paling nggak biar nggak menggampangkan urusan dokumen.

    lho? piye toh mbakeee…hihihih..mbakkk…aku kirim PM lhoo dibuka yooo…

  2. wayanlessy said: Sumonggo empunya rumah..:) aku rasa sharingnya mbak Evie bisa jd pelajaran bagi orang lain..paling nggak biar nggak menggampangkan urusan dokumen.

    Aku lupa, dulu apa pertimbangannya kok setting network ya?*lho kok malah nanya* qeqeqeqeqeq…

  3. enkoos said: Apa aku set for everyone aja ya postingan ini? Biar dibaca orang banyak.

    Sumonggo empunya rumah..:) aku rasa sharingnya mbak Evie bisa jd pelajaran bagi orang lain..paling nggak biar nggak menggampangkan urusan dokumen.

  4. wayanlessy said: Iya mbak..aku domisili KTP Jakarta. Memang orang Embassy lebih pinter dari orang Konsulat kayaknya, mbak. *rumor kl yg diplomat di Indonesia biasanya diplomat ‘buangan’, let alone yg di konsulat hehehe*Waktu itu memang aku udah berbekal pengalaman ngurus visa student ke Belanda sendiri, Jadi pas ngurus visa istri udah tahu kalau Embassy punya daftar khusus nama-nama penterjemah resmi yg mereka akui (dan kadang berfungsi ganda juga sbg agen yg bantuin legalisasi ke kantor pemerintahan)-diluar dari daftar mereka, gak akan diterima- Satu paket nerjemahin akte lahir dan dokumen2 lain. Seperti ijasah2 juga…abis diterjemahin, legalisasi kampus, legalisasi depdikbud trus konsuler. Kasusnya mbak Evie emang nyebelin bgt…informasinya sekiprit sekiprit..jadinya njengkelin dan rasanya kayak diping-pong. Tsk! Syukurlah udah lewat yo mbak…

    Betul. Alhamdulillah sudah lewat. dan Alhamdulillah ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya, ada postingan ini. hehehehehehe. Banyak yang tau kan, betapa rumitnya urusan dokumen. Dan yang ngasih informasi gak kalah gebleknya, padahal orang konsulat. Ditanyain, ngasih jawaban gak meyakinkan dan cenderung plonga plongo. Apa aku set for everyone aja ya postingan ini? Biar dibaca orang banyak.

  5. wayanlessy said: *baca ini jadi langsung buka buka buku nIkah sendiri liat cap cap-annya*…dulu rasanya legalisasi yang dibutuhkan adalah legalisasi buku Nikah dari Dep Kehakiman dan HAM, trus legalisasi dari Embassy Belanda. (waktu itu belum diwajibin belajar bahasa Belanda, mbak)..dan kalau ga salah MVV studentku masih berlaku walau hampir expired.Itu tahun 2002.Th 2005 ngurus yg sama waktu mau pindah ke Jerman. Yg dilegalisasi juga terjemahan surat2 ke Bhs Jermannya.Pernah usil nanya kenapa ribet gini. Katanya surat2 Indonesia banyak yg dicurigai keasliannya. Atau kalaupun asli tapi substansinya palsu. *halah*

    Iya mbak..aku domisili KTP Jakarta. Memang orang Embassy lebih pinter dari orang Konsulat kayaknya, mbak. *rumor kl yg diplomat di Indonesia biasanya diplomat ‘buangan’, let alone yg di konsulat hehehe*Waktu itu memang aku udah berbekal pengalaman ngurus visa student ke Belanda sendiri, Jadi pas ngurus visa istri udah tahu kalau Embassy punya daftar khusus nama-nama penterjemah resmi yg mereka akui (dan kadang berfungsi ganda juga sbg agen yg bantuin legalisasi ke kantor pemerintahan)-diluar dari daftar mereka, gak akan diterima- Satu paket nerjemahin akte lahir dan dokumen2 lain. Seperti ijasah2 juga…abis diterjemahin, legalisasi kampus, legalisasi depdikbud trus konsuler. Kasusnya mbak Evie emang nyebelin bgt…informasinya sekiprit sekiprit..jadinya njengkelin dan rasanya kayak diping-pong. Tsk! Syukurlah udah lewat yo mbak…

  6. wayanlessy said: *baca ini jadi langsung buka buka buku nIkah sendiri liat cap cap-annya*…dulu rasanya legalisasi yang dibutuhkan adalah legalisasi buku Nikah dari Dep Kehakiman dan HAM, trus legalisasi dari Embassy Belanda. (waktu itu belum diwajibin belajar bahasa Belanda, mbak)..dan kalau ga salah MVV studentku masih berlaku walau hampir expired.Itu tahun 2002.Th 2005 ngurus yg sama waktu mau pindah ke Jerman. Yg dilegalisasi juga terjemahan surat2 ke Bhs Jermannya.Pernah usil nanya kenapa ribet gini. Katanya surat2 Indonesia banyak yg dicurigai keasliannya. Atau kalaupun asli tapi substansinya palsu. *halah*

    Lessy waktu itu domisilinya dimana?Kalau di Jakarta, lebih sederhana dibanding yang tinggal di daerah, lebih2 setelah ada otonomi daerah. Masing masing provinsi memiliki aturan sendiri yang belum tentu sama dengan aturan di Jakarta. Itu makanya, aku dipingpong kesana kemari dan gak ada titik temu. Itu baru satu urusan, legalisasi buku nikah. Belum akte lahir, belum terjemahan, belum rapor sekolah anak.

  7. aghnellia said: halah ribet banget yaah

    *baca ini jadi langsung buka buka buku nIkah sendiri liat cap cap-annya*…dulu rasanya legalisasi yang dibutuhkan adalah legalisasi buku Nikah dari Dep Kehakiman dan HAM, trus legalisasi dari Embassy Belanda. (waktu itu belum diwajibin belajar bahasa Belanda, mbak)..dan kalau ga salah MVV studentku masih berlaku walau hampir expired.Itu tahun 2002.Th 2005 ngurus yg sama waktu mau pindah ke Jerman. Yg dilegalisasi juga terjemahan surat2 ke Bhs Jermannya.Pernah usil nanya kenapa ribet gini. Katanya surat2 Indonesia banyak yg dicurigai keasliannya. Atau kalaupun asli tapi substansinya palsu. *halah*

  8. nieuwverhaal said: utk kasus mbak Evi , emang rancu ya ? WN USA yg kerja di BLD dgn Mbak yg org Indonesia.. belibet jadinya di IND ( imigrasi Bld )

    Betul. Dan sebenarnya yang harus mengurus paper work kita adalah perusahaan Perancis yang bertindak sebagai sponsor kami, tapi mereka lepas tangan.

  9. enkoos said: Kita mana ngerti aturan Belanda seperti itu?

    IC Mbak.. itu memang utk masalah pernikahan..tp pd prinsipnya pengurusan MVV tergantung sponsor ato partner…Suami ato Boss dmn kita kerja..utk kasus mbak Evi , emang rancu ya ? WN USA yg kerja di BLD dgn Mbak yg org Indonesia.. belibet jadinya di IND ( imigrasi Bld )mungkin aq yg gak gt paham krn beda kasus , meski sama ribetnya…anyway, smoga aq bisa cari info dan suatu saat bisa di share .. ok Mbak ?

  10. enkoos said: aku klik barusan.Info mengenai MVV gak bisa dibuka. http://indonesia-in.nlembassy.org/Tentang_Kedutaan/Bagian_dalam_Kedutaan/Konsuler/Lihat_juga/VisaAda tulisan: “page not found”

    Akhirnya ketemu info MVV di bagian “Pernikahan dua warga negara.”Disitu disebut bahwa pemerintah Belanda hanya mengenal pernikahan yang dilakukan di Catatan Sipil. Itu kalau menikah dengan warga negara Belanda, informasinya bisa dipake. Kasusku kan beda Ji. Suamiku bukan warga negara Belanda dan kami akan ditempatkan di negeri Belanda jauh setelah kami menikah. Kita mana ngerti aturan Belanda seperti itu?

  11. nieuwverhaal said: mbak numpang komen ya ..utk setiap propinsi ada konsuler yg ngurus tp hanya sebatas visa turis, utk MVV study , dan urusan MVV utk yang menikah dan lain2 harus menghadap ke Jkt ato via agen dgn biaya yg gede pastinya ..aq awalnya pake konsuler Jogja, tp yg ini hrs urus sdri ke Jkt ( waktu ambil visa )

    nah, sayangnya waktu itu gak dijelaskan oleh Konsulat Belanda di Surabaya. Informasinyapun juga ada yang tidak seragam antara Konsulat Belanda di Surabaya, Kedutaan Belanda di Jakarta maupun Pemerintahnya di Belanda sana. Riwa riwi sendirian selama itu, karena gak beres2, makanya kantor menghubungi agen untuk diuruskan.

  12. enkoos said: Dokumen yang diurus, alamakkkk ribetnya minta ampun dan itupun musti diurus ke Jakarta. Temenku tinggal di Surabaya dan kelahiran Jombang. Dia sering ulang alik Jombang Surabaya Jakarta. Karena nggak enak sering cuti ninggalin kantor, akhirnya diurusin agen.

    mbak numpang komen ya ..utk setiap propinsi ada konsuler yg ngurus tp hanya sebatas visa turis, utk MVV study , dan urusan MVV utk yang menikah dan lain2 harus menghadap ke Jkt ato via agen dgn biaya yg gede pastinya ..aq awalnya pake konsuler Jogja, tp yg ini hrs urus sdri ke Jkt ( waktu ambil visa )

  13. fendikristin said: duuhh mumet euuuyyy! *berubah pikiran deh pindah ke negara orang* :p

    eh gak semua negara riwet lho. Yang kutau, Belanda dan Jerman. Karena ada temenku akan menikah dengan orang Jerman. Dokumen yang diurus, alamakkkk ribetnya minta ampun dan itupun musti diurus ke Jakarta. Temenku tinggal di Surabaya dan kelahiran Jombang. Dia sering ulang alik Jombang Surabaya Jakarta. Karena nggak enak sering cuti ninggalin kantor, akhirnya diurusin agen.

  14. itsmearni said: hadeh..puyeng aku mbaklha mbaca aja puyeng gimana yang ngejalain kek mbak eviduhhhhhhhhhh

    Saya udah tereak kali klo saya yg ngurus begitu..Bolak balik sana sini, lelah fsik makan ati juga…

  15. rengganiez said: *ikutan sakit kepala*Mbak ntar bandingin ngurus surat-surat pas mau pindah hamirikiti yah..seribet Belanda-kah?

    *sodorin wedang jahe*Pindah Hamirikiti gak seribet yang di Belanda, meski masih ada dramanya. Gak kalah seru mbak sampe melibatkan senator segala. hadehhh…

  16. eddyjp said: kenapa nggak kawin eh nikah sekali aja di catatan sipil Via ? rasanya lebih mudah jadinya ? *asbun*

    kalau kita tau bakal ada kejadian kayak gini sih enak Ed. Indonesia kan aturannya memang demikian dan itu sah sah aja. Itulah gunanya memiliki perwakilan negara di Indonesia alias Kedutaan Besar yang salah satu tugasnya memahami aturan di negara Indonesia. Ntar aku bahas juga di jilid selanjutnya. Makin mbulet ceritanya dan permintaanya makin aneh.

  17. tintin1868 said: ribet emang kelihatannya padahal aturan beda2 dimanamana..

    ribet kalau konsisten masih mending. Ini gak konsisten Tin. Sama sama Belanda tapi antara Konsulat, Kedutaan dan pemerintahnya di Belanda sana gak satu kata dalam sebuah aturan.

  18. myshant said: halah mb Evi ….mumet tenan urusan surat2an yg diminta pihak konsulat Belandatrus belum menjamin dapet surat ijin tinggalnya ya ? *puyeng*

    *ikutan sakit kepala*Mbak ntar bandingin ngurus surat-surat pas mau pindah hamirikiti yah..seribet Belanda-kah?

  19. myshant said: halah mb Evi ….mumet tenan urusan surat2an yg diminta pihak konsulat Belandatrus belum menjamin dapet surat ijin tinggalnya ya ? *puyeng*

    kenapa nggak kawin eh nikah sekali aja di catatan sipil Via ? rasanya lebih mudah jadinya ? *asbun*

  20. myshant said: halah mb Evi ….mumet tenan urusan surat2an yg diminta pihak konsulat Belandatrus belum menjamin dapet surat ijin tinggalnya ya ? *puyeng*

    sakit kepala mbacanya, ngabayangin menjalaninya…he.he.he.

  21. myshant said: halah mb Evi ….mumet tenan urusan surat2an yg diminta pihak konsulat Belandatrus belum menjamin dapet surat ijin tinggalnya ya ? *puyeng*

    ribet emang kelihatannya padahal aturan beda2 dimanamana..

  22. myshant said: halah mb Evi ….mumet tenan urusan surat2an yg diminta pihak konsulat Belandatrus belum menjamin dapet surat ijin tinggalnya ya ? *puyeng*

    ampun dije…. capek lahir bathin ya mbak..

  23. myshant said: halah mb Evi ….mumet tenan urusan surat2an yg diminta pihak konsulat Belandatrus belum menjamin dapet surat ijin tinggalnya ya ? *puyeng*

    udah mumet, makan waktu, habis biaya banyak dan gak menjamin dapat visanya. Komplit kan 🙂

  24. cahayahati said: surat nikah musti dilegalisir di kemenkum dan ham juga tho Evia ?? Aaahh kirain aku aja yang frustasi soal birokrasi pengurusan visa heheheh

    iya. Angky juga sama waktu ngurus visa ke Jerman?Seorang temanku juga mengalami nasib yang sama, ribet menyiapkan surat2 buat nikah dengan warga Jerman.

  25. bambangpriantono said: Aku tas tekan Suroboyo, tapi gak sempat nyeberang…kapan2 palingo

    sibuk banget yo?he eh gak popo. Lungo Meduro ki ancen kudu siap waktu akeh, minimal 2-3 hari. Iku wis iso kemput ngubengi pulau, yen nggowo kendaraan dewe. Sepeda motor luwih sip, iso bebas.

Leave a reply [Please don't spam but OOT is highly appreciated :P]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s